petani

petani

Faktanya memang banyak petani telah terjerat UU ini. Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2016-2020 tak kurang dari 50 petani yang dikriminalisasi melalui penerapan UU P3H. Setengahnya merupakan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, yang selama ini justru banyak berkontribusi menjaga hutan. Kondisi ini dinilai Edy Kurniawan Wahid, aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar sebagai hal yang sangat mengerikan. Karena keberadaan UU ini justru merenggut ruang hidup masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. “Menurut kami, level UU P3H bukan lagi berbahaya tetapi sudah mengerikan, karena di satu sisi ini telah diundangkan namun di sisi lain ini ditolak masyarakat lokal yang menjadi subjek pengaturan UU ini,” ungkap Edy pada diskusi daring yang dilaksanakan KPA, akhir April 2020 lalu.

Edi menyebut UU P3H ini mengerikan karena dari segi ruang lingkup UU ini menjerat setiap aktivitas di dalam kawasan hutan. Dengan luas kawasan hutan sebesar 69 persen dari total luasan daratan Indonesia maka itu berarti sebanyak 69 persen kawasan ini berada di dalam yurisdiksi UU P3H, dengan puluhan ribu desa dan puluhan juta warga yang bermukim di sekitar dan dalam kawasan. Edy berharap penanganan hukum terhadap petani di dalam kawasan hutan harus dilakukan tanpa mengabaikan kondisi sosial dan budaya masyarakat tersebut. Keberadaan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dianggap meresahkan karena banyak menjerat petani, alih-alih korporasi yang melanggar aturan sebagaimana semangat awal dari UU ini. Semua rumusan pidana dalam UU P3H mulai dari pasal 80 hingga 105 menyentuh hak-hak dasar masyarakat lokal. Sepertihalnya hak hidup layak baik untuk sandang, pangan dan papan.

Harapan

Edy berharap ke depan ada solusi terbaik terkait pemberlakuan UU P3H ini, karena jika terus diterapkan berpotensi menghilangkan modal sosial yang ada di tengah masyarakat, seperti budaya gotong royong yang terus tergerus. Edi juga berharap adanya pertemuan di tingkat atas membicarakan hal ini. Pilihannya harus ada pertemuan stakeholders, kehutanan, kepolisian, dan pihak terkait lainnya atau sekalian cabut UU ini. 

Baca juga : Penyedian Lahan Sebagai Laboratorium Pertanian di TaniTernak

 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish
id_IDIndonesian en_USEnglish