pangan

pangan

Selama ini kita begitu bangga dengan sebutan negeri agraris dan kaya dengan pangan. Negeri yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan negeri yang memiliki potensi sumber alam yang dapat memenuhi kebutuhan pokok pangan nasional untuk rakyatnya. Namun, perlahan nan pasti, kita pun mulai ragu dengan predikat tersebut. Impor pangan yang merangkat naik hingga 346 persen dalam 10 tahun terakhir, ditambah dengan kebijakan impor gandum yang pada 2015 ini diprediksi sebesar 7,5 juta ton membuat kita terperangah, kemana dan bagaimana pengelolaan pertanian kita saat ini ?. Terlebih nasib petani yang didaulat sebagai “Pahlawan Pangan” namun kehidupannya jauh dari sejahtera. Ada tiga kenyataan pahit yang harus kita rasakan terkait pertanian Indonesia saat ini.

  1. Ketergantungan kita terhadap impor produk pertanian makin tinggi. Ini catatan kelam untuk perkembangan pertanian Indonesia.
  2. Budaya pertanian kita makin lama makin tersingkirkan.
  3. Integrasi sistem pangan Indonesi ke dunia, menyebabkan kita berkenalan dengan pangan yang saat ini justru merupakan konsumsi masyarakat negara maju.

Petani Sumber Pangan yang Tak Kunjung Sejahtera

Kemiskinan yang terjadi ini dikarenakan struktural yang memang diciptakan pemerintah. Program pemerintah terhadap pertanian dan pangan tidak pernah menyentuh petani, hanya sebatas program saja. Kesalahan terbesar adalah menganggap petani sebagai objek pembangunan yaitu bagian dari sistem untuk memproduksi pangan. Sehingga, tidak ada program yang diorientasikan untuk membuat petani mulia dan sejahtera. Akibatnya, kesejahteraan petani menurun, bahkan ada yang harus menjual lahannya untuk bertahan hidup. Dari 28,5 juta jiwa penduduk miskin, sekitar 62,8 persen adalah petani. Sisanya petani yang terpaksa menjual lahannya dan menjadi penghuni masyarakat miskin kota. Bayangkan, lahan pertanian sawah yang menghidupi 92 juta jiwa ini hanya bertambah 2,96 persen selama 25 tahun. Sementara, lahan perkebunan yang hanya menghidupi segelintir orang naik hingga 144 persen. Jadi, kebijakan struktural ini memang tidak membela petani.

Nasib apes petani makin lengkap kala harga panen yang selalu jatuh. Hingga detik ini, belum ada perhatian sama sekali dari pemerintah. Saat ini, ketika harga beras naik di pasaran, justru harga gabah di petani jatuh di kisaran Rp 3.000 hingga Rp 3.600. Padahal, di tingkat tengkulak sudah Rp 4.000. Bahkan, Bulog kesulitan untuk mendapatkan gabah dan beras sementara stok di di petani tidak ada lagi. Begitu juga dengan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) yang nuansanya tidak membela petani. HPP hanya naik 10-12 persen saja, padahal inflasi sudah lebih dari 21 persen dalam 3 tahun terakhir. Artinya, petani diminta untuk bersabar dalam kemiskinan dan menderita agar bisa menyelamatkan yang non-petani.

Baca juga : Petani Sebagai Pahlawan Pangan , Tapi di Abaikan oleh Pemerintahan

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian
en_USEnglish id_IDIndonesian