Pangan

Pangan

Petani sebagai pahlawan , tapi di abaikan oleh pemerintahan, lalu bagaimana nasib pertanian kedepannya ?. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Guru Besar Fakultas Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mebatakan bahwa, arah kebijakan pemerintah masih jauh dari cita-cita swasembada lima komoditas: beras, jagung, kedelai, gula dan daging. Keran impor pangan terus dibuka. Program pemerintah relatif sama, tidak ada perubahan berarti dalam 20 tahun terakhir. 

Petani, seharusnya menjadi tokoh sentral dalam upaya mempertahankan lahan pangan. Sebab, para petani masih memegang mayoritas kepemilikan lahan sawah di Indonesia. Sehingga kesejahteraan petani, menjadi kunci mempertahankan luas lahan pangan. Jika tidak terjamin, sawah bakal beralih fungsi. Untuk itu, insentif bagi petani melalui kebijakan fiskal dan non-fiskal mesti diprioritaskan pemerintah. “Jika para petani sejahtera dengan lahannya, petani cenderung mempertahankan. Sebaliknya, jika para petani tak terjamin masa depannya, petani akan mencari nilai ekonomi lebih baik,” terang Andreas yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia [AB2TI]. 

Baca juga : Krisis Pangan Ditengah Covid-19, Petani dan Peternak Sebagai Pahlawan Pangan

Kementerian Pertanian, pada akhir 2018, membuat keputusan pengecekan ulang luas sawah dalam rapat koordinasi nasional di Jakarta. Peninjauan kini terkait data penyusutan 645.855 hektar luas baku sawah yang disampaikan pemerintah usai rapat terbatas yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Mengutip data Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik [BPS], sebanyak 503.000 hektar sawah petani di Pulau Jawa telah beralih kepemilikan, sepanjang 2003-2013. Kondisi ini menyebabkan sawah berubah menjadi kawasan komersil, perumahan, atau proyek infrastruktur pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah juga menyusun Peraturan Presiden tentang lahan sawah abadi. Satu poin yang dikaji adalah insentif petani. Tujuannya, mengimbangi laju alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Selain itu, mengantisipasi perkembangan penduduk dan kebutuhan pangan masa mendatang. Meski demikian, pemerintah kerap membuat keputusan impor ketika terjadi gejolak harga. Mardha Tillah, Direktur Eksekutif Rimbawan Muda Indonesia [RMI] juga menilai bahwa selama ini fokus pembangunan pertanian belum menyentuh petani.


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian
en_USEnglish id_IDIndonesian